Merdeka News

Merdeka News | Pilkada 2018 Akan Habiskan Kas Negara 20 Triliun Rupiah

Merdeka News | Pilkada 2018 Akan Habiskan Kas Negara 20 Triliun

Merdeka News | Pilkada 2018 Akan Habiskan Kas Negara 20 Triliun Rupiah – Dana hibah yang disetujui juga akan dikucurkan untuk proses Pilkada serentak 2018 di 171 daerah telah menjangkau Rp15, 2 triliun. Belasan triliun dana hibah itu keluar dari hasil kesepakatan hibah pada pemerintah daerah dengan Komisi Penentuan Umum (KPU), Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta institusi keamanan. Merdeka Hari Ini

Jumlah itu masih tetap bisa jadi bertambah bila semua daerah telah merampungkan Naskah Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD). Sekarang ini 171 daerah telah menyetujui naskah kesepakatan hibah daerah (NHPD) dengan KPU. Namun jumlah lokasi yang telah memastikan NPHD dengan Bawaslu setempat baru 106 daerah. Merdeka Tech

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono menyebutkan, penandatanganan NPHD dengan Bawaslu telah dikerjakan oleh 16 propinsi. Sisa satu propinsi yang belum juga meneken NPHD dengan Bawaslu, yaitu Maluku. Merdeka News

Sesaat penandatanganan NPHD dengan panwa (panitia pengawas) kabupaten/kota, sejumlah 90 kabupaten/kota telah serta 54 belum juga. Kata Sumarsono dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2018. Merdeka News

Sedang perjanjian NPHD pada pemda dengan institusi keamanan baru disetujui di dua daerah. Nilai hibah yang telah disetujui dua daerah itu sejumlah Rp339 miliar. Merdeka News

Baca juga: Ruu Pemilu Telah Disetujui Oleh Pemerintah Indonesia

Lepas dari NPHD yang telah disepekati sekarang ini, Sumarsono memperkirakan nilai hibah untuk proses Pilkada 2018 bisa menjangkau Rp20 triliun. Angka itu dapat terwujud bila NPHD untuk pengamanan serta pengawasan Pilkada telah disetujui semuanya daerah. Merdeka News

Mengagumkan, semoga ini berhasil karna ini harga sistem demokrasi, ” tuturnya. Merdeka News

Baca juga: Amerika Tidak Terima Kelompok Supremasi Kulit Putih

Banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum juga menyetujui nilai hibah untuk panwas karna ketiadaan instansi pengawas ad hoc itu di lokasi semasing. Berita Terupdate

Menangani hal itu, Kemendagri dimaksud sudah keluarkan surat untuk memudahkan perjanjian NPHD untuk panwas. Berita Terbaru

Pemerintah sudah menerbitkan surat kalau dalam soal panwas kabupaten/kota belum juga terjadi, jadi kajian NPHD panwaslu itu bisa dikerjakan oleh Bawaslu propinsi, ” katanya. SBONAGA

Pilkada 2018 Akan Habiskan Kas Negara 20 Triliun Rupiah

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Place Your Ad Here!
To Top